TngActivity – Belum lama ini persoalan terkait data desil menjadi sorotan publik. Banyak masyarakat yang mengeluhkan keterbatasan bantuan akibat data desil yang tidak akurat.
Kini pemerintah menargetkan akurasi data ekonomi nasional tetap terjaga di tengah dinamisnya pola konsumsi masyarakat.
Namun, pagu indikatif anggaran tahun 2027 sebesar Rp6,47 triliun yang dialokasikan untuk Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai belum mencukupi untuk menjalankan agenda strategis lembaga tersebut secara maksimal.
Alhasil, usulan tambahan anggaran disodorkan guna menopang operasional hingga pembenahan infrastruktur fisik BPS di daerah.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan langsung permohonan suntikan dana segar senilai Rp1,473 triliun saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Langkah ini diambil lantaran pagu awal yang dialokasikan dalam Nota Keuangan belum mampu menampung seluruh cakupan program prioritas tahun mendatang.
“Teralokasi di dalam pagu anggaran 2027 dalam nota keuangan ini belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan anggaran yang harus kami peroleh supaya kami bisa berjalan secara optimal,” tegas Amalia pada rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Fokus utama pemanfaatan dana tambahan tersebut menyasar pada kegiatan mendesak: Pemutakhiran Survei Biaya Hidup (SBH).
Kegiatan berkala ini memegang peran krusial karena hasilnya menjadi basis penimbang utama dalam penghitungan angka inflasi nasional.
Perubahan pola konsumsi serta pergeseran harga barang dan jasa di masyarakat menuntut BPS memperbarui data penimbang secara menyeluruh di 514 kabupaten/kota.
Selain pemutakhiran SBH, BPS juga dihadapkan pada jadwal pemutakhiran berbagai survei sektoral yang telah memasuki masa jatuh tempo. Tanpa alokasi yang memadai, keterwakilan data dari level daerah hingga nasional berisiko terganggu.
“Pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan juga bahwa BPS telah mengajukan tambahan anggaran untuk memenuhi seluruh kebutuhan kegiatan statistik tahun anggaran 2027,” kata Amalia.
Di antara total usulan Rp1,473 triliun tersebut, BPS membaginya ke dalam dua pos prioritas;
Pertama, untuk pelaksanaan kegiatan statistik senilai Rp926 miliar. Angggaran tersebut akan digunakan untuk pembiayaan survei lapangan, pemutakhiran SBH, dan pengolahan data statistik mendasari indeks ekonomi.
Kedua, untuk dukungan manajemen sebesar Rp546 miliar. Anggaran tersebut ditujukan untuk memperkuat tata kelola operasional serta perbaikan sarana pendukung.
